Dasar Hukum

Peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dilaksanakan melalui pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah atau TKKSD dan Tim Teknis Koordinasi Kerja Sama Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan Tim Teknis Koordinasi Kerja Sama Daerah  Kota Jambi memiliki dasar hukum pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
  6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
  16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Daerah;
  17. Keputusan Walikota Jambi Nomor: 32 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Jambi;
  18. Keputusan Walikota Jambi Nomor: 33 Tahun 2018 tentang Tim  Teknis Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Jambi.

 

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.