Pemerintah Daerah

1.Pengertian

  1. Kerja Sama  Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri  adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

2.Umum

  1. Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak atas untuk dan atas nama daerah.
  2. Objek KSDPL  terdiri atas :
  • Pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
  • pertukaran budaya
  • peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  • promosi potensi daerah;
  • objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KSDPL dituangkan dalam naskah kerja sama.

KSDPL terdiri atas:

  • kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
  • kerja sama kabupaten/kota kermbar/bersaudara; dan
  • kerja sama lainnya.

KSDLL diselenggarakan:

  • atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
  • dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

3. Persyaratan

KSDPL harus memenuhi persyaratan:

  • mempunyai hubungan diplomatik;
  • merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  • Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  • pemerintah daerah di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri;
  • sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
  • Kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
  • harus memenuhi kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  • saling melengkapi; dan
  • peningkatan hubungan antar masyarakat.

2.Dasar Hukum

Kerjasama dengan pihak asing dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan – ketentuan yang tertuang dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);;
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

 

3.Prosedur Kerjasama

  1. Kepala Daerah melakukan penjajakan untuk mengetahui  peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional;
  2. Hasil penjajakan dapat ditindak lanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama;
  3. Kepala Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama;
  4. Pernyataan kehendak kerja sama ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL;
  5. KSDPL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Menteri;
  6. KSDPL harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  8. Rencana kerja sama paling sedikit memuat;
  • subjek kerja sama;
  • latar belakang;
  • maksud, tujuan dan sasaran;
  • objek kerja sama
  • ruang lingkup kerja sama;
  • sumber pembiayaan; dan
  • jangka waktu pelaksanaan.

9. Persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima surat permohonan dari kepala daerah;

10. Rencana kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan.

11. Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada kepala daerah;

12. Rancangan naskah kerja sama disampaikan kepada Menteri untuk dapat persetujuan;

13. Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama, Menteri menyelenggarakan rapat antar kementerian terkait serta mengundang Pemerintah Daerah provinsi yang bersangkutan dan Pemerintah Kabupaten/kota yang bersangkutan untuk membahas rancangan naskah kerja sama;

14. Menteri menyampaikan

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.