Pihak Ketiga

  Subjek Hukum Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga ;

  1.  Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
  2. Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
  3. Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga yaitu;

    a. perseorangan

    b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Jenis Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga meliputi ;

   a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;

   b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;

   c. kerja sama investasi; dan

   d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

    Objek Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga ;

   1.  Meliputi Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

   2. Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK berdasrkan perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan untuk;

       a. mengatasi kondisi darurat;

       b. mendukung pelaksanan program strategis nasional; dan/atau

       c. melaksankan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

   3. Objek KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.